Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid dari Istana , Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk memastikan langkah penanganan berjalan cepat, terarah, dan mampu menjawab perkembangan di lapangan. Pemerintah menaruh perhatian pada upaya pemadaman sekaligus pencegahan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo mengarahkan agar seluruh sumber daya yang tersedia dikerahkan secara maksimal. Arahan tersebut mencakup optimalisasi kekuatan penanganan yang dimiliki pemerintah, sehingga respons terhadap karhutla dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi memburuk. Kecepatan koordinasi dan ketepatan tindakan dipandang penting untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, masyarakat, serta aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Presiden juga menekankan perlunya penguatan langkah pencegahan bersamaan dengan pemadaman. Penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada api yang sudah muncul, tetapi juga pada upaya mengantisipasi potensi penyebaran dan munculnya titik api baru. Dengan pengerahan kekuatan secara terpadu, setiap unsur diharapkan dapat menjalankan perannya secara efektif sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan arahan tersebut pada hari yang sama. Menurutnya, rapat terbatas menjadi forum untuk menyatukan langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan karhutla. Pengoptimalan sumber daya diharapkan membuat proses pemadaman lebih responsif, sementara koordinasi antarpihak dapat memperkuat pencegahan agar kebakaran tidak meluas. Pemerintah selanjutnya akan memastikan arahan Presiden diterjemahkan ke dalam tindakan yang terukur dan segera.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di enam provinsi yang terdampak. Dari keseluruhan wilayah tersebut, sekitar 639 hektare lahan masih berada dalam proses pemadaman. Angka ini menunjukkan bahwa operasi penanganan belum sepenuhnya beralih ke tahap akhir, sehingga pengerahan personel dan sumber daya tetap dilakukan sesuai kondisi di lapangan.
Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai cakupan operasi secara nasional, dengan enam provinsi tercatat dalam penanganan karhutla. Namun, perhatian pemerintah kini dipusatkan pada dua provinsi yang menjadi wilayah prioritas, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Penetapan fokus ini menjadi bagian dari langkah untuk mempercepat pengendalian di lokasi yang memerlukan penanganan lebih terarah.
Perubahan fokus operasi tersebut berarti koordinasi tidak hanya dilakukan berdasarkan gambaran umum kondisi karhutla di enam provinsi, tetapi juga diarahkan secara khusus ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah itu menjadi pusat perhatian dalam penguatan respons pemerintah, sementara proses pemadaman tetap berjalan pada lahan yang masih tercatat dalam laporan BNPB.
Dengan demikian, informasi BNPB memuat dua hal utama dalam perkembangan penanganan karhutla. Pertama, masih terdapat sekitar 639 hektare lahan yang berada dalam proses pemadaman di enam provinsi terdampak. Kedua, pemerintah memusatkan operasi pada Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan sebagai wilayah prioritas. Penekanan pada dua provinsi tersebut menandai pergeseran dari pemantauan kondisi secara luas menuju pelaksanaan penanganan yang lebih terfokus.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan melalui strategi gabungan yang mengutamakan kecepatan, koordinasi, dan kesinambungan operasi di lapangan. Lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk menjalankan operasi darat di wilayah terdampak. Pengerahan dalam skala besar ini ditujukan untuk memperkuat respons terhadap titik api yang muncul, mencegah perluasan area terbakar, serta memastikan proses pemadaman dapat berlangsung secara serentak dan terarah.
Operasi darat menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla karena penanganan dapat dilakukan secara langsung pada area yang terbakar. Personel bekerja berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan dan memprioritaskan lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Menurut keterangan Teddy, tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengerahan kekuatan gabungan memberikan dukungan signifikan terhadap upaya mengendalikan kebakaran, meskipun kondisi di setiap wilayah dapat berbeda.
Selain pengerahan personel melalui operasi darat, penanganan juga diperkuat dengan operasi udara yang berlangsung secara paralel. Upaya ini dilakukan melalui water bombing di sejumlah wilayah sebagai langkah untuk mempercepat pemadaman. Dukungan dari udara memungkinkan penanganan dilakukan pada area yang membutuhkan respons cepat dan membantu melengkapi operasi di permukaan. Pelaksanaan kedua pendekatan secara bersamaan mencerminkan strategi terpadu, sehingga pemadaman tidak hanya mengandalkan satu metode. Dengan koordinasi yang terus berjalan, operasi gabungan diarahkan untuk menekan penyebaran api dan mempercepat pemulihan pengendalian di wilayah yang terdampak karhutla.
Perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan mulai menunjukkan perbaikan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut terlihat di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan, meskipun pemantauan tetap dilakukan secara intensif untuk mengantisipasi munculnya titik panas baru. Pemerintah meminta seluruh unsur di lapangan mempertahankan kesiapsiagaan, terutama pada kawasan yang masih memiliki potensi kekeringan dan mudah terbakar.
Selain pengerahan personel serta peralatan, pemerintah mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan hujan yang terpantau di sejumlah wilayah agar peluang turunnya hujan dapat ditingkatkan di area prioritas. Modifikasi cuaca menjadi bagian dari langkah mitigasi, bukan pengganti pemadaman langsung, sehingga koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat tetap diperlukan.
Langkah tersebut juga berkaitan dengan perkiraan awal musim hujan yang diproyeksikan mulai semakin merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Perkiraan itu dapat membantu penyusunan strategi penanganan, tetapi belum dapat diperlakukan sebagai kepastian karena perkembangan cuaca masih dipengaruhi berbagai faktor. Oleh sebab itu, operasi pemantauan, patroli, pemadaman, dan pencegahan pembukaan lahan dengan cara membakar tetap dilanjutkan.
Rapat dihadiri sejumlah pejabat pusat secara langsung maupun virtual, termasuk Dudung Abdurachman, Sugiono, Sjafrie Sjamsoeddin, Agus Subiyanto, Suyudi Ario Seto, Prasetyo Hadi, Teddy Indra Wijaya, Satyawan Pudyatmoko, Tito Karnavian, Suharyanto, dan Teuku Faisal Fathani. Hadir pula Maruli Simanjuntak, Muhammad Ali, dan Tony Harjono, serta gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah, pangdam, dan kapolda dari kedua provinsi. Kehadiran lintas lembaga tersebut menegaskan pentingnya komando terpadu dalam mempercepat penanganan karhutla.
Baca juga: Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat | Tragedi Di Balik Penanganan Karhutla: Kehilangan Dua Relawan di Kalimantan Tengah | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas
