Kota Probolinggo — Masyarakat yang berkunjung ke Alun-Alun Kota Probolinggo, tepatnya di Jl. Ahmad Yani, depan Pendopo Bupati Probolinggo dihadapkan pada kenyataan mengejutkan: toilet umum yang seharusnya disediakan secara gratis ternyata berbayar. Kondisi tersebut tak hanya mengundang keluhan karena tarif yang dikenakan, tetapi juga karena kebersihan fasilitas yang sangat memprihatinkan.
Hasil investigasi tim gabungan media online mengungkapkan adanya dua toilet di kawasan alun-alun, terletak di ujung barat dan timur. Toilet di sisi barat ditemukan terkunci tanpa penjaga, sehingga tidak dapat digunakan oleh pengunjung. Seorang warga setempat, yang enggan disebutkan identitasnya, menyebutkan bahwa penjaga toilet tersebut telah pulang dan menyarankan agar pengunjung menggunakan toilet di masjid atau toilet di sisi timur.
Namun, saat tim mencoba toilet di sisi timur, mereka diminta membayar sebesar Rp 2.000. Ketika dimintai penjelasan mengenai alokasi biaya tersebut, penjaga toilet yang merupakan seorang perempuan tidak dapat memberikan keterangan yang jelas. Ia hanya menyebutkan bahwa uang tersebut diambil oleh seorang pria yang namanya tidak diketahui. Penjaga tersebut juga mengungkapkan bahwa ia bukan penjaga tetap, melainkan suaminya, yang bertugas mengelola toilet tersebut. Tak hanya itu, area depan toilet tersebut juga dimanfaatkan untuk berjualan minuman, yang menambah kesan tidak terawat.
Keluhan datang tidak hanya dari pengunjung, tetapi juga dari pedagang kaki lima (PKL) sekitar. Seorang pengunjung yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. “Toilet umum yang seharusnya gratis malah berbayar, kotor dan bau, kebersihannya sangat buruk,” ujarnya. Seorang PKL juga menilai bahwa keberadaan toilet tersebut tidak sesuai dengan fungsi utamanya sebagai fasilitas umum yang seharusnya nyaman dan bersih.
Saat dikonfirmasi, petugas Satpol PP yang bertugas di alun-alun, Hendra, mengaku tidak mengetahui adanya tarif untuk penggunaan toilet umum tersebut. “Toilet umum itu seharusnya gratis, kami hanya mengawasi keamanan dan PKL,” katanya. Hendra menyarankan agar masyarakat menanyakan masalah ini ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo.
Kepala DLH Kota Probolinggo, Retno Wandasari, bersama stafnya, R Aprilia, menanggapi kejadian ini dengan serius. Mereka menyatakan bahwa tidak ada instruksi dari pihak DLH untuk memungut biaya penggunaan toilet umum. Retno menduga adanya oknum yang memanfaatkan fasilitas tersebut untuk keuntungan pribadi. “Kami akan segera berkoordinasi untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab atas tindakan ini dan memastikan toilet kembali difungsikan sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, pengelolaan toilet di kawasan alun-alun belum ada serah terima resmi ke pihak DLH, yang membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Meski demikian, Retno berjanji akan bekerja sama dengan pemerintah kota untuk memperbaiki sistem pengelolaan fasilitas umum. “Kami juga menginginkan fasilitas umum seperti yang ada di Kraksaan atau Kabupaten Pasuruan, yang terawat dengan baik dan gratis,” tambahnya.
Terkait dengan tudingan adanya pengumpulan uang dari PKL, Retno membantahnya. “Kami tidak pernah menerima uang dari PKL maupun uang yang diambil dari toilet umum,” tegas Retno.
Dengan kondisi ini, masyarakat Kota Probolinggo berharap pemerintah segera bertindak untuk memperbaiki fasilitas toilet umum yang ada di Alun-Alun Kota Probolinggo, baik dari sisi kebersihan maupun pengelolaannya, agar tidak ada lagi oknum yang merugikan masyarakat. Penanganan terhadap kebersihan dan pengawasan yang lebih ketat juga menjadi hal yang sangat mendesak.
**Bersambung…**
*(Tim Gabungan Media Online)*