Jakarta | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) sebagai penggerak komunikasi strategis. Ia menekankan bahwa komunikasi kebijakan perlu dikelola secara terarah agar informasi mengenai program dan keputusan pemerintah dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat. Dalam konteks tersebut, Diskominfo diharapkan tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membantu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan pemahaman publik.
Penguatan peran itu ditujukan untuk membantu masyarakat memahami alasan, tujuan, serta manfaat kebijakan yang diterapkan. Pemahaman yang baik dinilai penting agar publik memperoleh informasi yang utuh dan tidak hanya menerima potongan pesan. Dengan komunikasi yang efektif, pemerintah daerah dapat mendukung pelaksanaan kebijakan publik sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas juga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman terhadap langkah pemerintah.
Tito menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi orkestrasi agenda setting dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan itu berlangsung secara hybrid pada Rabu, 14 Oktober 2026. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan agenda komunikasi pemerintah, termasuk peran pemerintah daerah dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Melalui koordinasi tersebut, Diskominfo daerah diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendukung komunikasi strategis pemerintah.
Permintaan kepada pemerintah daerah ini menempatkan komunikasi sebagai bagian penting dari proses kebijakan, bukan sekadar tahap penyampaian setelah keputusan dibuat. Informasi yang konsisten dan mudah dipahami dapat membantu masyarakat mengetahui arah kebijakan serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, penguatan kapasitas dan fungsi Diskominfo menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan pesan kebijakan tersampaikan secara tepat, relevan, dan dapat dipahami oleh beragam kelompok masyarakat.
Dalam negara demokrasi, keberlangsungan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal dan pelaksanaan administrasi, tetapi juga bertumpu pada dukungan serta legitimasi publik. Dukungan masyarakat memberi pemerintah ruang untuk menjalankan tugas dan kebijakan, sementara legitimasi mencerminkan penerimaan warga atas kewenangan serta arah pemerintahan. Keduanya penting karena kebijakan publik menyentuh kehidupan masyarakat dan pelaksanaannya memerlukan pemahaman serta kepercayaan. Dalam pandangan Tito Karnavian, perhatian terhadap hubungan pemerintah dengan warga menjadi bagian penting dari pengelolaan pemerintahan demokratis. Karena itu, komunikasi mengenai kebijakan tidak semestinya dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan sebagai unsur yang membantu menjelaskan tujuan, manfaat, dan arah kebijakan kepada publik.
Media turut membentuk cara masyarakat melihat program dan kebijakan pemerintah. Informasi yang disampaikan melalui media dapat memengaruhi pemahaman publik tentang apa yang hendak dicapai, bagaimana kebijakan dijalankan, serta dampak yang mungkin dirasakan warga. Dengan demikian, peran media tidak terbatas pada penyampaian kabar, tetapi juga berkaitan dengan terbentuknya persepsi masyarakat. Tito menyatakan bahwa dukungan atau penolakan publik terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh peran media. Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas, agar masyarakat memperoleh informasi yang memadai ketika menilai suatu program. Pada saat yang sama, pandangan publik yang terbentuk melalui pemberitaan dapat berpengaruh terhadap tingkat penerimaan atas kebijakan. Hubungan media, persepsi, dan dukungan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam komunikasi pemerintahan.
Dalam konteks itu, dukungan publik bukan semata-mata persoalan popularitas pemerintah. Penerimaan masyarakat berkaitan dengan kemampuan publik memahami kebijakan, menilai relevansinya, dan melihat kaitannya dengan kepentingan bersama. Sebaliknya, penolakan dapat muncul ketika persepsi terhadap program atau kebijakan berkembang tanpa pemahaman yang cukup. Karena media berpengaruh terhadap proses tersebut, komunikasi pemerintah perlu memperhatikan bagaimana informasi kebijakan diterima masyarakat. Tito mengikuti acara tersebut secara daring dari kantor pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Keterangan mengenai keikutsertaannya itu menempatkan pernyataan tentang media dan dukungan publik dalam konteks kegiatan yang diikuti dari pusat pemerintahan. Pandangannya menggarisbawahi bahwa legitimasi demokratis berkaitan erat dengan penerimaan masyarakat, sementara media turut memengaruhi cara publik memandang kebijakan dan menentukan apakah mereka memberi dukungan atau menyatakan penolakan.
Tito Karnavian menyoroti tantangan komunikasi di era digital, ketika informasi bergerak cepat melalui beragam platform dan dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah besar. Dalam situasi ini, pemerintah tidak hanya berhadapan dengan kebutuhan untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga dengan derasnya konten yang belum tentu benar. Salah satu fenomena yang perlu diwaspadai adalah firehose of falsehood, yakni pola penyebaran informasi bohong secara masif, berulang, dan berkecepatan tinggi. Arus seperti ini dapat membanjiri ruang publik sebelum informasi yang akurat sempat diterima secara luas.
Ketimpangan intensitas penyebaran tersebut membuat informasi keliru berpotensi mengungguli fakta. Konten palsu dapat beredar melalui banyak saluran sekaligus, sementara penjelasan yang terverifikasi sering membutuhkan waktu untuk dihimpun, diperiksa, dan disampaikan. Akibatnya, masyarakat berisiko lebih dahulu terpapar narasi yang menyesatkan dan bahkan lebih mempercayainya daripada keterangan faktual. Pengulangan pesan, jangkauan luas, serta kemasan yang menarik dapat memperkuat kesan bahwa informasi tersebut benar, meskipun tidak didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tantangan ini menuntut komunikasi kebijakan yang tanggap, jelas, dan mudah diakses. Diskominfo daerah memiliki peran penting untuk membantu memastikan informasi resmi hadir tepat waktu, menjawab pertanyaan publik, serta mengoreksi kabar keliru dengan rujukan yang dapat dipercaya. Namun, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya bersifat reaktif atau berfokus pada bantahan. Program-program positif pemerintah juga perlu disampaikan secara efektif, dengan bahasa yang dipahami masyarakat dan melalui kanal yang sesuai dengan kebiasaan mereka. Informasi mengenai manfaat, sasaran, dan cara mengakses program perlu dikemas secara konkret agar relevan bagi kehidupan warga. Dengan demikian, pesan pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk mendapat perhatian publik di tengah persaingan arus digital. Penyampaian yang konsisten dan terbuka juga dapat membantu masyarakat membedakan klaim tanpa dasar dari informasi yang telah diverifikasi. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan sekaligus memastikan kebijakan dipahami dengan benar.
Tito Karnavian berharap Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di daerah dapat mengambil peran lebih besar sebagai mitra pemerintah pusat dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Peran tersebut penting agar pesan mengenai program dan keputusan pemerintah dipahami secara utuh, konsisten, serta sesuai dengan konteks kebutuhan warga di masing-masing daerah. Diskominfo tidak hanya bertugas meneruskan informasi, tetapi juga membantu menyelaraskan narasi pusat dan daerah. Dengan koordinasi yang baik, komunikasi kebijakan dapat menghindari perbedaan penjelasan yang berpotensi membingungkan publik dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap tujuan program pemerintah.
Untuk mendukung peran itu, Tito mendorong penerapan manajemen media yang sistematis. Pengelolaan komunikasi perlu direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terarah, dengan memanfaatkan media konvensional maupun media sosial. Kedua kanal tersebut memiliki jangkauan dan karakter audiens yang berbeda, sehingga strategi penyampaian informasi perlu disesuaikan. Media konvensional dapat membantu menjangkau masyarakat melalui pemberitaan yang lebih mendalam, sementara media sosial memungkinkan informasi disampaikan dengan cepat dan interaktif. Pengelolaan yang terukur juga membantu Diskominfo merespons isu secara tepat serta memastikan pesan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang jelas, akurat, dan mudah diakses.
Tito meminta Diskominfo tingkat provinsi serta kabupaten dan kota membangun saluran koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Melalui hubungan tersebut, informasi dari pemerintah pusat diharapkan dapat diperkuat dengan pemberitaan mengenai program dan capaian yang telah berlangsung di daerah. Konteks lokal dapat menunjukkan bagaimana kebijakan diterapkan dan manfaatnya dirasakan masyarakat, sehingga komunikasi pemerintah menjadi lebih konkret.
Baca juga: Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh di Jakarta: Apa yang Perlu Diketahui? | Pemberlakuan Kebijakan Lalu Lintas di Puncak Bogor untuk Akhir Pekan | Kebijakan Pembelajaran Sekolah di Jakarta: PJJ Resmi Berakhir
